Tata kelola UMSU saat ini cukup baik dan posistif untuk meningkatkan predikat universitas dari berakreditasi B menjadi A.”Saya melihat tata kelola UMSU saat ini jauh lebih baik, sehingga saya optimis PTS terbesar di Sumut ini dapat memperoleh Akreditasi A pada tahun mendatang,” kata Direktur Pengembangan Kelembagaan PT Ristekdikti Ir Ridwan, M.Sc pada acara kuliah umum dengan tema “Pengelolaan Pendidikan Tinggi  dan Prodi Baru Sesuai SN-Dikti” berlangsung di Aula Pascasarjana UMSU Jalan Denai Medan, Sabtu (21/1), dihadiri ratusan dosen, pimpinan fakultas dan program studi pada  Strata 1 dan Strata 2. Turut hadir dan membuka kuliah umum Rektor UMSU Dr Agussani, MAP, Ketua Badan Pembina Harian Drs H Firdaus Naly, WR I Dr Muhammad Arifin Gultom, WR III Rudianto, M.Si dan Sekretaris Universitas Gunawan, M.Th.

Lebih lanjut Ridwan menyampaikan pada kuliah umum yang dimoderatori oleh WR III Rudianto, UMSU bukan perguruan tinggi swasta yang baru. Tata kelola dan manajemen sudah ditempatkan dengan baik dalam enam tahun terakhir ini. Untuk itu, lanjutnya, UMSU mesti meraih Akreditasi A di tengah masih minimnya perguruan tinggi negeri di Sumatera yang berakreditasi A yakni Unsyiah di Aceh dan Andalas di Padang.

Menurut Ridwan, tata kelola perguruan tinggi yang baik menentukan perolehan akreditasi institusi. Masih banyak perguruan tinggi melalui kebijakan rektor bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan Permen lainnya. Selain abai pada prinsip-prinsip good goverance yang juga berlaku pada perguruan tinggi. Kerap rektor membuat kebijakan yang tidak transparan, tidak partisipatif, sepihak serta tidak melibatkan stakeholder. Kemudian  di tingkat PTS, kerap pihak yayasan mengintervensi kewenangan sehingga tidak ada konsensus bersama. Kasus-kasus tata kelola seperti ini kemudian Kemenristekdikti mencatat Kopertis Wilayah I Sumut yang paling parah terjadi konflik tata kelola perguruan tinggi. Ini kemudian yang menghambat perguruan tinggi di Sumut maju.

Ridwan mengatakan dari riwayat tata kelola institusi pendidikan tinggi yang diatur pemerintah, UMSU salah satu PTS yang sehat. Tidak rawan konflik karena bukan berbentuk yayasan melainkan milik persyarikatan Muhammadiyah dibawah naungan PP Muhammadiyah. Rektor diawasi oleh Pembina Harian (BPH) tetapi rektor memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab dalam mengambil kebijakan.

Kemenristekdikti melihat pondasi tata kelola UMSU sudah mengarah pada prinsip transparansi, partisipatif, kesetaraan, memiliki konsensus serta melibatkan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya rektor mengambil keputusan melibatkan pimpinan universitas, fakultas hingga jajaran di bawahnya serta melibatkan masyarakat, di samping  merangkul instansi terkait sehingga tidak ada perdebatan dari keputusan yang diambil. “Inilah kemudian UMSU memiliki track record tata kelola yang patut mendapat pujian,” ujarnya.

Ridwan mengatakan Kemenristekdikti mendorong agar perguruan tinggi Sumatera Utara berakreditasi A. Peluang UMSU terbuka lebar untuk meraihnya karena memiliki track record tata kelola cukup baik.
Pada kesempatan itu, Ridwan menyampaikan ucapan terimakasih dari Kemenristekdikti kepada Rektor UMSU Dr Agussani dan jajarannya  atas  keberhasilan mengelola Fakultas Kedokteran menjadi terakreditasi B dibanding perguruan tinggi lain di Indonesia baik negeri maupun swasta, setelah diberi izin pendirian  FK selama bertahun-tahun tidak mampu mengelola izin FK dengan baik. Saat ini dari 75 FK di Indonesia, masih ada 24 FK berakreditasi C.

Ridwan optimis UMSU akan lebih baik untuk menopang perolehan akreditasi institusi yang lebih gemilang. Sesuai visi UMSU tahun 2033 menjadi perguruan tinggi go internasional,  maka UMSU harus menyiapkan dosen berkualitas sejak dini sehingga 10 atau 20 tahun kemudian UMSU memiliki SDM berkualitas sebagai pondasi perguruan tinggi yang maju. Ridwan mendukung UMSU untuk terus mengembangkan prodi baik untuk jenjang Strata 1 maupun program magister dan doktor seperti Program Doktor Ilmu yang saat ini menunggu izin pengelolaannya turun dari Kemenristekdikti. Sebelumnya Rektor UMSU Dr Agussani, MAP menyampaikan visi UMSU tahun 2033  sudah menjadi konsensus bersama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu enam tahun terakhir UMSU membangun pondasi agar perguruan tinggi ini maju dan mampu bersaing. Rektor mengakui tidak mudah membangun tata kelola perguruan tinggi terutama PTS yang baik, tetapi dengan komitmen semua pihak dan stakeholder perlahan tapi pasti target kualitas SDM dan infrastruktur pendukung dapat terwujud. Rektor menyampaikan sebentar lagi UMSU mengelola Program Doktor Ilmu Hukum. Rektor mengapresiasi dukungan dan kehadiran pembicara dari Kemenristekdikti hadir memberikan kuliah umum serta meninjau Observatorium Ilmu Falak (OIF) UMSU di lantai 7 Gedung Pascasarjana. (Trq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.