Pusat Kajian Studi Konstitusi (PKSK) Universitas Muhamma­di­yah Sumatera Utara (UMSU) meng­gelar acara Peluncuran Buku “Ji­had Konstitusi Tawaran Pemi­kiran”  karya Dr. Abdul Hakim Sia­gian SH MHum (AHS) dan di­rangkai dengan Temu Tokoh Islam Su­matera Utara di Aula Pas­casarjana UMSU Jalan Denai 217 Medan, Selasa (22/1).

Acara dibuka Wakil Rektor I UM­SU Dr Muhammad Arifin Gul­tom SH MHum ini hadir sejumlah to­koh, seperti Kesultanan  Deli yang di­wakili Prof Dr OK Saidin SH MHum, Ketua MUI Medan Prof. Dr. Muhammadd Hatta, Ketua De­wan Dakwah Indonesia Sumut, Ketua PW Aisyiyan , Sekretaris Uni­versitas Gunawan SPdi MTh, Ja­jajaran PW Muhammadiyah Su­mut, Jajaran PD Muhammadiyah se Sumut, Jajaran pengurus Ortom Mu­­hammadiyah, dan civitas akade­mika UMSU.

Muhammad Arifin Gultom me­nyam­paikan, UMSU sangat  meng­apre­siasi penerbitan dan pe­lun­curan buku ini. Menurutnya, mes­kipun buku ini merupakan se­bentuk bunga rampai dari sejum­lah tulisan beliau yang dipublikasi di pelbagai media, namun  suatu saat nanti  diharapkan  akan lahir buku karya Abdul Hakim Siagian sendiri yang lebih mendalam dan komprehensif.

“Jihad konstitusi merupakan bagian dari bentuk ikhtiar kita menggali dan memperjuangkan nilai-nilai hukum Islam untuk kita jadikan sebagai bagian dari hukum nasional kita,” ujarnya.

Dalam orasi ilmiahnya, Abdul Hakim Siagian menjelas, buku “Jihad Konstitusi (Tawaran Pemi­ki­ran)”  merupakan hasil editing para penggiat kajian konstitusi di PKSK UMSU. Buku ini merupakan kumpulan dari se­jumlah tulisannya yang pernah di­pu­blikasikan di berbagai media mas­sa, baik daerah maupun nasio­nal.

“Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan repons saya ter­hadap situasi problematika yang ter­jadi di tengah-tengah kehidupan ber­bangsa dan bernegara kita de­wasa ini,” katanya.

Dia meyakini, didasari oleh ka­jian dan penalaran, bahwa hukum Islam merupakan solusi bagi perang per­adaban dewasa ini. Menurutnya, saat ini sedang terjadi perang ideology yang semakin memuncak dan meruncing, dimana walaupun mengusung atasnama HAM, kema­nu­sian, demokratisasi dan sebagai­nya sesungguhnya pada akhirnya akan terhenti, karena itu semua semu. “Alqur’an dan Sunnah tak se­kadar bisa memberi solusi, tapi juga saya yakin bisa menuntaskan se­muanya secara menyeluruh,” te­gasnya.

Dia menjelaskan, Indonesia di­sebut negara hukum, maka harus di­pahami, substansi dan tujuan da­sar adalah keadilan. Dia menyebut, terminologi ini dua kali diulang pada sila-sila Pancasila, yakni pada sila kedua dan sila kelima.

“Ini membuktikan bahwa 100 persen kandungan Pancasila itu di­ambil dari nilai-nilai ajaran Islam, yak­ni dari Alquran. Jadi, jika sum­ber Pancasila itu terinspirasi dari nilai-nilai Alqur’an dan Sunnah, maka sudah sepantasnya, dalam upa­ya pengembangan hukum na­sio­nal ke depan tetap diwarnai oleh nilai-nilai keislaman. Tak bisa di­bantah, bahwa banyak bagian dari ba­ngunan hukum dan konstitusi kita sampai hari ini yang tumpang-tindih dan nyata-nyata merugikan rak­yat. Dan inilah yang ingin kita perjuangkan lewat  agenda Jihad konstitusi ini,” ujarnya.

Calon AnggotaDPD ( Dewan Per­­wakilan Daerah) dari Sumut pada Pemilu 2019 ini menyam­pai­kan, sinergitas ormas Islam sangat di­­perlukan guna membangun ke­kua­tan ummat agar bersama meng­ha­dapi tantangan masa depan bang­sa dan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.